Undang-Undang Keimigrasian: Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimi…

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 340 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.81 Und u 2006

Undang-Undang Kepegawaian Lengkap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang P…

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

979-3421-31-2

Deskripsi Fisik

x, 404 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.005 1 Und u 2008

Himpunan tentang Korupsi dilengkapi dengan: 9 Undang-Undang, 5 Peraturan Peme…

Seiring dengan desakan dan tuntutan yang kuat dari masyarakat terhadap pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, pemerintah pun telah berupaya keras memberi respon serius, salah satunya deengan membuat landasan hukum baru atau memperbaiki peraturan yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Usaha-usaha tersebut telah dilakukan, misalnya dengan pembentukan sebuah komisi pemberantasan …

Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan (UU RI No. 15 Tahun 2006)

Undang-Undang ini di terbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1973 tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini.Dalam Undang-Undang ini,diatur hal-hal baru dalam proses dinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK,pembaruan Struktur organisasi BPK,perluasan kewenangan BPK,penegasan kemandirian BPK,dan adanya Dewan Ke…

Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2024 (UU RI No. 32 Tahun 2004): Peraturan t…

Pemberlakuan Undang-undang No.32 tahun 2004 memberikan otonomi luas yang lebih diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buk…

Undang-Undang Kementerian Negara (UU RI No. 39 Tahun 2008)

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-263-3

Deskripsi Fisik

x, 125 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.04 Und u 2009

Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Dunia pendidikan, sebagai komponen integral dari kehidupan manusia, tidak diragukan lagi, memberikan konstribusi yang besar dalam pembangunan suatu negara secara keseluruhan. Pemabangunan pendidikan yang dilaksanakan dengaan baik dan konsisten,tentunya akan mendukung pembangunan disektor-sektor lainnya, karena output dari pembangunan dibidang pendidikan yang berhasil adalah pelaku-pelaku pemban…

Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dae…

Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur tentang pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah terutama tuntutan penyenggaraan otonomi daerah

Undang-Undang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberi landasan hukum di bidang administrasi negara, meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBD dan APBN.

Undang-Undang TNI 2004: UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indo…

dilekngkapi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 2. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 4. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 5. T…