Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan K…

Dengan adanya upaya mewujudkan otonomi daerah, persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas, kompleks, dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah "hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah". Secara historis, hubungan kedua lembaga pemerintahan daeerah tersebut mengalami pasang surut, dalam periode tertentu DPD lebih dominan, dalam periode …

Kejahatan terhadap Keamanan & Keselamatan Negara

Bentuk kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara dewasa inisemakin bervariasi. karena itu diperlukan pemahaman hukum yang jernih untuk jenis kejahatan ini.buku ini disusun untuk menjelaskan setiap rumusan kejahatan terhadap keamanan negara yang berlaku di indonesia,denga mengacu kepada ketentuan hukum pidana yang dimuat dalam buku II KUHP mengenai perangkat huku yang berfungsi sebagai …

Organisasi dan Birokrasi: Transformasi untuk Profesionalisme Pelayanan Publik

Organisasi dan birokrasi yang baik bukanlah ditandai dengan dimilikinya program ideal dan perencanaan yang muluk-muluk, melainkan parameter yang dapat dilaksanakan dan bisa diwujudkan dalam mencapai tujuan. Tujuan adalah sasaran dan target keberhasilan. Dalam rangka mencapai tujuan itu, organisasi dan birokrasi membutuhkan dukungan dari manajemen dan tata kelola yang baik bukanlah yang ideal me…

Manajemen Aparatur Sipil Negara

Edisi

Ed. 1 Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-425-242-7

Deskripsi Fisik

x, 322 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.63 Kad m 2018

Sistem Pemerintahan di Indonesia

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xviii, 358 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 Mus s 1985

Etika Administrasi Negara

Masalah etika dan moral dalam proses administrasi negara memiliki posisi yang sangat penting dalam proses administrai negara. Dalam sejarah telah abnyak negara yang gagal dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat karena banyaknya penyelewengan atau banyak negara yang hancur karena korup. Kebijakan publik yang diselenggarakan oleh para aparat tidak hanya masalah-masalah legal, tetapi juga masalah…

Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik

Edisi

Ed. 1 Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-769-169-1

Deskripsi Fisik

xii, 378 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.48 Ari k 2009

Himpunan tentang Korupsi dilengkapi dengan: 9 Undang-Undang, 5 Peraturan Peme…

Seiring dengan desakan dan tuntutan yang kuat dari masyarakat terhadap pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, pemerintah pun telah berupaya keras memberi respon serius, salah satunya deengan membuat landasan hukum baru atau memperbaiki peraturan yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Usaha-usaha tersebut telah dilakukan, misalnya dengan pembentukan sebuah komisi pemberantasan …

Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1500-40-8

Deskripsi Fisik

xvi, 312 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Mex m 2015

Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia

Hubungan partai politik dan proses penyelenggaraan administrasi publik dalam sistem birokrasi pemerintah tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, namun keduanya dapat dibedakan peran dan sistemnya. Eksistensi partai politik sebagai salah satu ciri pemerintahan demokratis, diperlukan sarana politik demokrasi lainnya, yakni diselenggarakannya pemilihan umum yang adil. Semenjak dikembangkannya…