Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia

Edisi

Ed. 1, Cet.2

ISBN/ISSN

978-979-414-069-7

Deskripsi Fisik

xvi, 333 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352. 145 98 Ast 2013 c-1

Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia

Buku Lembaga Kepresidenan Indonesia ini dihadapan pembaca adalahrnsemata-mata untuk memperkaya kajian tentang dinamika hukum tata negararndi Indonesia. Persoalan ketatanegaraan di bumi pertiwi ini tidak akarnpernah kering dan mati selama manusia itu sendiri terus merekayasarnkehidupan sosialnya.rnrnSubstansi yang dikaji antara lain:rnrnTeoretik tentang Lembaga Kepresidenan; Kedudukan Lembaga Ke…

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1993

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

183 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.003 5 Ket k 1996

Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar: Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Lan…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-18585-3-0

Deskripsi Fisik

xvi, 288 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Sar n 2012

Undang-Undang Kementerian Negara (UU RI No. 39 Tahun 2008)

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-263-3

Deskripsi Fisik

x, 125 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.04 Und u 2009

Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Dunia pendidikan, sebagai komponen integral dari kehidupan manusia, tidak diragukan lagi, memberikan konstribusi yang besar dalam pembangunan suatu negara secara keseluruhan. Pemabangunan pendidikan yang dilaksanakan dengaan baik dan konsisten,tentunya akan mendukung pembangunan disektor-sektor lainnya, karena output dari pembangunan dibidang pendidikan yang berhasil adalah pelaku-pelaku pemban…

Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dae…

Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur tentang pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah terutama tuntutan penyenggaraan otonomi daerah

Undang-Undang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberi landasan hukum di bidang administrasi negara, meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBD dan APBN.

Undang-Undang TNI 2004: UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indo…

dilekngkapi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 2. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 4. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 5. T…

Undang-undang Badan Pemeriksa Keungan (UU RI No. 15 Tahun 2006)

Undang-Undang ini di terbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1973 tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini.Dalam Undang-Undang ini,diatur hal-hal baru dalam proses dinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK,pembaruan Struktur organisasi BPK,perluasan kewenangan BPK,penegasan kemandirian BPK,dan adanya Dewan Ke…