Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Dunia pendidikan, sebagai komponen integral dari kehidupan manusia, tidak diragukan lagi, memberikan konstribusi yang besar dalam pembangunan suatu negara secara keseluruhan. Pemabangunan pendidikan yang dilaksanakan dengaan baik dan konsisten,tentunya akan mendukung pembangunan disektor-sektor lainnya, karena output dari pembangunan dibidang pendidikan yang berhasil adalah pelaku-pelaku pemban…

Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dae…

Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur tentang pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah terutama tuntutan penyenggaraan otonomi daerah

Undang-Undang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberi landasan hukum di bidang administrasi negara, meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBD dan APBN.

Undang-Undang TNI 2004: UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indo…

dilekngkapi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 2. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 4. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 5. T…

Undang-undang Badan Pemeriksa Keungan (UU RI No. 15 Tahun 2006)

Undang-Undang ini di terbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1973 tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini.Dalam Undang-Undang ini,diatur hal-hal baru dalam proses dinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK,pembaruan Struktur organisasi BPK,perluasan kewenangan BPK,penegasan kemandirian BPK,dan adanya Dewan Ke…

Undang-Undang Hankam: UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok …

Buku ini memuat tiga undang-undang, tiga peraturan daerah dan dua keputusan presiden yang berkaitan dengan pertahanan keamanan negara.

Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan, dan Penerapan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-6293-29-9

Deskripsi Fisik

ix, 164 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.009 2 Yud t 2017

Undang-Undang Otonomi Daerah (Baru)

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

979-98011-5-X

Deskripsi Fisik

iv, 330 hlm.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Und u 2004

Pelayanan Publik & Customer Satisfaction

Buku ini mengkaji pemikiran-pemikiran para ilmuwan pemerintah, dan menempatkan analisis dan teori tersebut dalam perspektif praktik pemerintahan dilapangan. Penulis juga mengkaji pendekatan ilmu pemasaran, khususnya prinsip kepuasan pelanggan, dan mencoba mencari, kemungkinan untuk menerapkannya disektor pemerintahan.

Konsep Penyuusunan Anggaran Publik Daerah : Perspektif Teori dan Perilaku Pri…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-6293-34-3

Deskripsi Fisik

xx, 130 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.130 959 8 Yaq k 2017