Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik

Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki birokrasi sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks, dan tunduk pada pembuat peran formal. Dalam menjalankan dun…

Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah

Edisi

Ed. 1 Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-056-1

Deskripsi Fisik

x, 444 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.12 Adr i 2009

Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi

Buku ini menguraikan perkembangan dan konsolidasi lembaga negara di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 di era reformasi, serta memberikan pemahaman baru mengenai pengertian dan pengaturan lembaga negara ini. Pemahaman baru ini begitu penting karena masing-masing lembaga menjalankan fungsi, tugas dan kedudukannya, sehingga memerlukan pemahaman yang tepat agar dapat berjalan sebagai suatu sistem …

Good Corporate Governance

Edisi

Ed. 1 Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-326-5

Deskripsi Fisik

x, 276 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 Adr g 2011

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pilkada: P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 343 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.7 Per p 2005

Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan K…

Dengan adanya upaya mewujudkan otonomi daerah, persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas, kompleks, dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah "hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah". Secara historis, hubungan kedua lembaga pemerintahan daeerah tersebut mengalami pasang surut, dalam periode tertentu DPD lebih dominan, dalam periode …

Kejahatan terhadap Keamanan & Keselamatan Negara

Bentuk kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara dewasa inisemakin bervariasi. karena itu diperlukan pemahaman hukum yang jernih untuk jenis kejahatan ini.buku ini disusun untuk menjelaskan setiap rumusan kejahatan terhadap keamanan negara yang berlaku di indonesia,denga mengacu kepada ketentuan hukum pidana yang dimuat dalam buku II KUHP mengenai perangkat huku yang berfungsi sebagai …

Organisasi dan Birokrasi: Transformasi untuk Profesionalisme Pelayanan Publik

Organisasi dan birokrasi yang baik bukanlah ditandai dengan dimilikinya program ideal dan perencanaan yang muluk-muluk, melainkan parameter yang dapat dilaksanakan dan bisa diwujudkan dalam mencapai tujuan. Tujuan adalah sasaran dan target keberhasilan. Dalam rangka mencapai tujuan itu, organisasi dan birokrasi membutuhkan dukungan dari manajemen dan tata kelola yang baik bukanlah yang ideal me…

Manajemen Aparatur Sipil Negara

Edisi

Ed. 1 Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-425-242-7

Deskripsi Fisik

x, 322 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.63 Kad m 2018

Sistem Pemerintahan di Indonesia

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xviii, 358 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 Mus s 1985