Perdebatan Hukum Tata Negara : Pascaamandemen Konstitusi

Buku ini memberikan informasi mengenai pancasila sebagai dasar dan sistem hukum, jarus sejarah amandemen UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia, MK dan Komisi Yudisial, politik dan hukum sampai hukum dan ketahanan nasional.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Hukum Progresif

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1351-55-0

Deskripsi Fisik

x, 157 hlm.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 Yud p 2016

pemberantasan tindak pidana pencucian uang : perspektif hukum progresif

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-1351-20-8

Deskripsi Fisik

xvi, 760 hlm.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 Yud p 2015

Peran aktif hakim dalam perkara perdata

Edisi

Ed.1

ISBN/ISSN

978-602-1186-08-4

Deskripsi Fisik

xv, 274 hlm.;23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.012 Sun 2014

Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-071-195-2

Deskripsi Fisik

viii, 384 hlm.; 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 Kri s 2013

Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Impelemen…

Edisi

Ed. 1 Cet. 3

ISBN/ISSN

979-421-972-X

Deskripsi Fisik

xv, 286 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Sho s 2007

Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: tujuh tipe tindak pidana korupsi…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-538-354-3

Deskripsi Fisik

ix, 357 hlm.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.023 23 Erm t 2010

Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum

Istilah whistle blowers dan justice collaborator menjadi popular tatkala upaya pemberantasan korupsi membutuhkan terobosan hukum dalam pengungkapan dan penuntasannya manakala kasus-kasus tersebut merupakan serious crime dan scandal crime. Skala yang meluas dan modus yang canggih dan kasus-kasus tersebut membutuhkan metode baru dan alat bantu dalam hukum pidana karena cara-cara konvensional dira…

Penuntutan dalam Praktek Peradilan

Dalam buku ini digambarkan contoh metrik yang digunakan sebagai dasar membuat surat dakwaan yang benar dan cara bagaiman mengoreksi rumusan surat dakwaan agar dapat memenuhi apa yang dimaksud dengan pasal 143 ayat (2) KUHAP. Begitu juga dalam membuat surat tuntutan pidana meskipun dalam KUHAP tidak diatur tentang bentuk dan susunannya, dalam buku7 ini diusahakan untuk disusun secara lengkap ses…

Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya

Pemerintahan adalah gejala yang tak terhindarkan dimana pun dan kapan pun kita berada. la tak dapat dilepaskan begitu saja dari ruang kehidupan, disebabkan kebutuhan kita akan hadirnya pemerintahan yang mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Pemerintahan yang baik hanya mungkin jika ia terlahir dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik hanya mungkin jika ia terdiri dari individu-indivi…