Undang-Undang TNI 2004: UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indo…

dilekngkapi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 2. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 4. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 5. T…

Undang-undang Badan Pemeriksa Keungan (UU RI No. 15 Tahun 2006)

Undang-Undang ini di terbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1973 tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini.Dalam Undang-Undang ini,diatur hal-hal baru dalam proses dinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK,pembaruan Struktur organisasi BPK,perluasan kewenangan BPK,penegasan kemandirian BPK,dan adanya Dewan Ke…

Undang-Undang Hankam: UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok …

Buku ini memuat tiga undang-undang, tiga peraturan daerah dan dua keputusan presiden yang berkaitan dengan pertahanan keamanan negara.

Tata Kelola BUMD: Konsep, Kebijakan, dan Penerapan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-6293-29-9

Deskripsi Fisik

ix, 164 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.009 2 Yud t 2017

Undang-Undang Otonomi Daerah (Baru)

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

979-98011-5-X

Deskripsi Fisik

iv, 330 hlm.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Und u 2004

Pelayanan Publik & Customer Satisfaction

Buku ini mengkaji pemikiran-pemikiran para ilmuwan pemerintah, dan menempatkan analisis dan teori tersebut dalam perspektif praktik pemerintahan dilapangan. Penulis juga mengkaji pendekatan ilmu pemasaran, khususnya prinsip kepuasan pelanggan, dan mencoba mencari, kemungkinan untuk menerapkannya disektor pemerintahan.

Konsep Penyuusunan Anggaran Publik Daerah : Perspektif Teori dan Perilaku Pri…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-6293-34-3

Deskripsi Fisik

xx, 130 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.130 959 8 Yaq k 2017

Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara

Aparatur seyogianya berperan sebagai pelayan masyarakat. Mereka harus orang-orang yang memihak pada kepentingan rakyat. Tetapi sering kali mereka menyalahgunakan kekuasaannya untuk merugikan rakyat bahkan bangsanya sendiri demi kepentingan pribadi. Salah satu contohnya adalah praktik korupsi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aparatur negara harus dilakukan oleh segala lapisan masyarakat bai…

Filososfi Pelayanan Publik: Buramnya Wajah Pelayanan Menuju Perubahan Paradig…

Buku ini memberikan penjelasan tentang buruknya peeelayanan publik hingga debat adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan layanan publik serta perbandingan di beberapa negara lain. Pada hakikatnya kehadiran negara bagi warga negara adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak konstitusionalnya pelayanan publik yang baik adalah bagian dari efektipnya fungsi negara oleh karena…

Pemerintah Daerah UU No. 32 Tahun 2004 beserta Penjelasannya

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xi, 116 hlm.; 2004

Judul Seri

-

No. Panggil

352.026 Ind u 2004