Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1186-02-2

Deskripsi Fisik

xviii, 594 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.53 Pur a 2014

Aspek Hukum Kepabeanan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-463-7

Deskripsi Fisik

x, 470 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.724 6 Adr a 2012

Pengantar Administrasi Pembangunan

Buku Pengantar Administrasi Pembangunan ini berguna untuk menjelaskan pengertian 'Administrasi Negara' yang lebih diarahkan pada tugas-tugasnya yang baru di bidang pembangunan.

Rezim Perijinan Penanaman Modal di Era Otonomi Daerah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1500-51-4

Deskripsi Fisik

xii, 224 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 Ind r 2016

Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagiarn dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara berbentuk…

Pengakuan Sertifikasi Halal secara Internasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-97961-2-9

Deskripsi Fisik

xiii, 225 hlm.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.8 Pen p 2022

Undang-Undang Kepegawaian Lengkap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang P…

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

979-3421-31-2

Deskripsi Fisik

x, 404 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.005 1 Und u 2008

Himpunan Undang-Undang Kepegawaian 2002-2004: Reformasi Administrasi Publik

Edisi

Ed. Baru Cet. 3

ISBN/ISSN

979-421-912-6

Deskripsi Fisik

xii, 336 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.005 1 Nur h 2007

Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik

Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki birokrasi sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks, dan tunduk pada pembuat peran formal. Dalam menjalankan dun…

Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah

Edisi

Ed. 1 Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-056-1

Deskripsi Fisik

x, 444 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.12 Adr i 2009