Buku ini menguraikan perkembangan dan konsolidasi lembaga negara di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 di era reformasi, serta memberikan pemahaman baru mengenai pengertian dan pengaturan lembaga negara ini. Pemahaman baru ini begitu penting karena masing-masing lembaga menjalankan fungsi, tugas dan kedudukannya, sehingga memerlukan pemahaman yang tepat agar dapat berjalan sebagai suatu sistem …
Dengan adanya upaya mewujudkan otonomi daerah, persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas, kompleks, dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah "hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah". Secara historis, hubungan kedua lembaga pemerintahan daeerah tersebut mengalami pasang surut, dalam periode tertentu DPD lebih dominan, dalam periode …
Bentuk kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara dewasa inisemakin bervariasi. karena itu diperlukan pemahaman hukum yang jernih untuk jenis kejahatan ini.buku ini disusun untuk menjelaskan setiap rumusan kejahatan terhadap keamanan negara yang berlaku di indonesia,denga mengacu kepada ketentuan hukum pidana yang dimuat dalam buku II KUHP mengenai perangkat huku yang berfungsi sebagai …
Organisasi dan birokrasi yang baik bukanlah ditandai dengan dimilikinya program ideal dan perencanaan yang muluk-muluk, melainkan parameter yang dapat dilaksanakan dan bisa diwujudkan dalam mencapai tujuan. Tujuan adalah sasaran dan target keberhasilan. Dalam rangka mencapai tujuan itu, organisasi dan birokrasi membutuhkan dukungan dari manajemen dan tata kelola yang baik bukanlah yang ideal me…
Masalah etika dan moral dalam proses administrasi negara memiliki posisi yang sangat penting dalam proses administrai negara. Dalam sejarah telah abnyak negara yang gagal dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat karena banyaknya penyelewengan atau banyak negara yang hancur karena korup. Kebijakan publik yang diselenggarakan oleh para aparat tidak hanya masalah-masalah legal, tetapi juga masalah…