Himpunan tentang Korupsi dilengkapi dengan: 9 Undang-Undang, 5 Peraturan Peme…

Seiring dengan desakan dan tuntutan yang kuat dari masyarakat terhadap pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi, pemerintah pun telah berupaya keras memberi respon serius, salah satunya deengan membuat landasan hukum baru atau memperbaiki peraturan yang telah ada dalam pemberantasan korupsi. Usaha-usaha tersebut telah dilakukan, misalnya dengan pembentukan sebuah komisi pemberantasan …

Menyelesaikan Sengketa Batas Daerah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1500-40-8

Deskripsi Fisik

xvi, 312 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Mex m 2015

Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia

Hubungan partai politik dan proses penyelenggaraan administrasi publik dalam sistem birokrasi pemerintah tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, namun keduanya dapat dibedakan peran dan sistemnya. Eksistensi partai politik sebagai salah satu ciri pemerintahan demokratis, diperlukan sarana politik demokrasi lainnya, yakni diselenggarakannya pemilihan umum yang adil. Semenjak dikembangkannya…

Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan bidang Jaminan Sosial

Buku "Jaminan Sosial bermaksud untuk mem- berikan informasi sampai seberapa jauh Pemerintah Indonesia telah ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan masya- rakat khususnya bagi Tenaga Kérja. Semoga buku ini bermanfaat bagi Dunia Perguruan Tinggi, Para Pengusaha, Para Karyawan/Pekerja, Para Praktisi serta masyarakat yang ingin mengetahui masalah jaminan sosial yang kini berlak…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8061-03-2

Deskripsi Fisik

viii, 217 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Ind p 2008

Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan (UU RI No. 15 Tahun 2006)

Undang-Undang ini di terbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1973 tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini.Dalam Undang-Undang ini,diatur hal-hal baru dalam proses dinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK,pembaruan Struktur organisasi BPK,perluasan kewenangan BPK,penegasan kemandirian BPK,dan adanya Dewan Ke…

Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2024 (UU RI No. 32 Tahun 2004): Peraturan t…

Pemberlakuan Undang-undang No.32 tahun 2004 memberikan otonomi luas yang lebih diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buk…

Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Konsep Azas dan Aktualisasinya

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

978-602-1500-07-1

Deskripsi Fisik

xii,330 hlm. : 15,5 x 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.026 Sir h 2013

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Otonomi daerah secara esensial memberikan keleluasaan daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih baik, transparan, akuntabel serta pelayanan yang berkeadilan. Seiring berjalannya era reformasi, taring desentralisasi masih saja tumpul di hadapan perubahan yang selalu dinamis. Tidak salah ketika banyak kalangan yang klaim bahw…

Inovasi Pemerintahan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal

Buku ini diramu dengan memadukan antara teori-teori dan praktik seputar tata kelola pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Praktik inovasi governance yang dipilih adalah hasil kajian kolaboratif teraktual, berkaitan dengan pemerintahan, dari berbagai aktor seperti lembaga donor, pemerintah, dan masyarakat sipil sebagai bentuk best practices dari setiap pemerintahan, baik di pusat …