Text

Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia

---

pemberlakuan parliamentary treshold dalam kontek penegakan HAM dari perspektif hukum tatanegara indonesia memang mengalami perdebatan yang cukup alot. pro kontrol tentang parliamenter threshold termasuk menyepakati bagaimana memberlakukan kursi yang di peroleh parpol yang tidak lolos PT seringkali sebateble bahkan sempat di lakukan uji materi karena di anggap pasal 208 uu no 8 tahun 2012 tentang pemilu anggota DPR , DPD dan DPRD adalah inkonstitusional bahkan yang memberatkan partai politik serta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara bertingkat di tingkat nasional provinsi dan kabupaten atau kota untuk di ikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR ,DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

341.485 98 Erf p 2014

Penerbit

Malang : Setara Press., 2014

Deskripsi Fisik

xvii, 184 hlm.; 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-1642-08-5

Klasifikasi

341.485 98

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cet. 1

Subjek

Hukum Tata Negara

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar