Teknik Perancangan Peraturan Perundang-Undangan dalam teori dan praktik

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-634-279-070-0

Deskripsi Fisik

viii, 218 hlm, 15,5 cm x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

348 Bam t 2026

Teknik Perundang-undangan ( Suatu Pengantar)

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-9477-31-3

Deskripsi Fisik

xxii, 388 hlm.; 15,5 cm x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.1 Fir t 2016

Undang-Undang Keimigrasian: Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimi…

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 340 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.81 Und u 2006

Undang-Undang Kepegawaian Lengkap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang P…

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

979-3421-31-2

Deskripsi Fisik

x, 404 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.005 1 Und u 2008

Himpunan Undang-Undang Kepegawaian 2002-2004: Reformasi Administrasi Publik

Edisi

Ed. Baru Cet. 3

ISBN/ISSN

979-421-912-6

Deskripsi Fisik

xii, 336 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.005 1 Nur h 2007

Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah

Edisi

Ed. 1 Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-056-1

Deskripsi Fisik

x, 444 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.12 Adr i 2009

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8061-03-2

Deskripsi Fisik

viii, 217 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Ind p 2008

Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan (UU RI No. 15 Tahun 2006)

Undang-Undang ini di terbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1973 tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini.Dalam Undang-Undang ini,diatur hal-hal baru dalam proses dinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK,pembaruan Struktur organisasi BPK,perluasan kewenangan BPK,penegasan kemandirian BPK,dan adanya Dewan Ke…

Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2024 (UU RI No. 32 Tahun 2004): Peraturan t…

Pemberlakuan Undang-undang No.32 tahun 2004 memberikan otonomi luas yang lebih diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buk…

Undang-Undang Kementerian Negara (UU RI No. 39 Tahun 2008)

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-263-3

Deskripsi Fisik

x, 125 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.04 Und u 2009