Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagiarn dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara berbentuk…

Pengakuan Sertifikasi Halal secara Internasional

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-623-97961-2-9

Deskripsi Fisik

xiii, 225 hlm.; 25 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.8 Pen p 2022

Undang-Undang Kepegawaian Lengkap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang P…

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

979-3421-31-2

Deskripsi Fisik

x, 404 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.005 1 Und u 2008

Himpunan Undang-Undang Kepegawaian 2002-2004: Reformasi Administrasi Publik

Edisi

Ed. Baru Cet. 3

ISBN/ISSN

979-421-912-6

Deskripsi Fisik

xii, 336 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.005 1 Nur h 2007

Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik

Izin merupakan keputusan tata usaha negara yang berisi pengaturan mengenai kegiatan yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Untuk memproses keputusan tata usaha negara, pemerintah memerlukan dan memiliki birokrasi sebagai kumpulan tugas dan jabatan yang terorganisasi secara formal, berkaitan dengan jenjang yang kompleks, dan tunduk pada pembuat peran formal. Dalam menjalankan dun…

Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah

Edisi

Ed. 1 Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-056-1

Deskripsi Fisik

x, 444 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.12 Adr i 2009

Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi

Buku ini menguraikan perkembangan dan konsolidasi lembaga negara di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 di era reformasi, serta memberikan pemahaman baru mengenai pengertian dan pengaturan lembaga negara ini. Pemahaman baru ini begitu penting karena masing-masing lembaga menjalankan fungsi, tugas dan kedudukannya, sehingga memerlukan pemahaman yang tepat agar dapat berjalan sebagai suatu sistem …

Good Corporate Governance

Edisi

Ed. 1 Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-326-5

Deskripsi Fisik

x, 276 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 Adr g 2011

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pilkada: P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 343 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.7 Per p 2005

Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan K…

Dengan adanya upaya mewujudkan otonomi daerah, persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas, kompleks, dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah "hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah". Secara historis, hubungan kedua lembaga pemerintahan daeerah tersebut mengalami pasang surut, dalam periode tertentu DPD lebih dominan, dalam periode …