Komisi Negara Independen : Eksistensi Independent Agencies sebagai Cabang Kek…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-3988-16-9

Deskripsi Fisik

xviii hal, 14 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.02 Gun k 2019

Hukum Diplomatik : Dalam Rangka Studi Analisis

esatnya perkembangan teknologi komunikasi, informasi, dan edukasi dewasa ini telah memicu semakin intensifnya interkasi antarnegara dan bangsa di dunia. Meningkatnya interaksi tersebut memengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya Indonesia dengan pihak luar, dan menuntut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut. Hal demikian telah diatur …

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibilty)

Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih merupakan hal baru dan karenanya walaupun telah tercantum dalam perundang-undangan, penegakannya masih berjalan lamban. Buku ini menyoroti pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana dengan menghadirkan pemaparan komprehensif tentang topik tersebut dalam perundang-undangan hukum pidana sekaligus perkembangan teori-teori yang…

Hukum dan Kependudukan di Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dengan luas tanah kira-kira 2 juta km persegi dan jumlah penduduk yang kelima terpadat di dunia, yaitu setelah Republik Rakyat China, India, Rusia, dan Amerika Serikat. Dalam jangka waktu kira-kira 50 tahun terakhir ini, peningkatan jumlah penduduk di Indonesia pesat sekali. Pada waktu zaman pendudu…

Contempt Of Court di Indonesia: Urgensi, Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya

eksistensi UU Contempt of court di samping menjaga, menegakakan martabat dan wibawa peradilan juga keadilan itu sendiri. Konsekuensi logisnya Contempt of court harus diatur dengan UU nya sendiri dan bukan di atur dealam UU.

Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Al…

Buku ini membahas: kejahatan-kejahatan membahayakan kepercayaan umum dengan tindak pidana pemalsuan terhadap surat-surat, alat-alat pembayaran, alat-alat bukti dan peradilan berdasarkan ketentuan dalam KUHP.

KUHP Lengkap: Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pedoman …

Buku ini berisi undang-undang no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya; Keputusan Menteri Kehakiman tentang pedoman pelaksanaan KUHAP bidang umum, penyidikan, penuntutan dan pengadilan; Keputusan Menteri Kehakiman tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP.