Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur tentang pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah terutama tuntutan penyenggaraan otonomi daerah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberi landasan hukum di bidang administrasi negara, meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBD dan APBN.
Buku ini memuat tiga undang-undang, tiga peraturan daerah dan dua keputusan presiden yang berkaitan dengan pertahanan keamanan negara.
Buku ini memuat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 serta Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Buku ini berisi gagasan membangun kembali (rekonstruksi) sistem pengujian peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah di Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945. Gagasan tersebut didorong oleh problematika pengaturan dan praktik pengujian peraturan daerah sejak tahun 2004. Problematika berkenaan dengan tarik menarik pengaturan pengujian peraturan daerah yang melibatkan pemerintah pusat dan le…