Ekonomika Regional : teori dan praktik

Edisi

Ed. 1. Cet. 1.

ISBN/ISSN

978-602-425-838-2

Deskripsi Fisik

xl, 436 hlm. :ilus. ;23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

338.9 Mud e 2019

Hak asasi manusia dalam konstitusi indonesia : dari uud 1945 sampai dengan pe…

Edisi

Ed. 5, cet. 2

ISBN/ISSN

978-602-1186-65-7

Deskripsi Fisik

xiii, 302p;23 cm.23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

323 Maj h 2015

Aspek hukum pasar modal

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-6716-01-4

Deskripsi Fisik

xvi, 246 hlm, ; 15,5 cm x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.6 Sur a 2020

Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance: Teori dan Contoh Praktik …

Edisi

Ed. 1

ISBN/ISSN

978-623-7374-05-3

Deskripsi Fisik

xii, 107 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.095 98 Jok a 2019

Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam,

Buku ini memberikan suatu elaborasi akademis tentang politik dalam perspektif Barat di satu sisi dan perspektif Islam di sisi lainnya secara sekaligus. Kajian perbandingan semacam ini masih sangat langka, sebab selama ini jika kita ingin mendapatkan informasi dan kajian Ilmu Politik Barat dan Ilmu Politik Islam di sisi lainnya, harus membaca buku yang berbeda, bukan dalam satu buku yang sudah …

Perjanjian Utang Piutang

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-9413-64-9

Deskripsi Fisik

x, 256 hlm.; 20,5 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.7 Gat p 2013

Aspek Legal Kredit Sindikasi

Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi (hanya ada satu perjanjian kredit antara nasabah dengan semua bank peserta sindikasi).

Manajemen Perbankan

Edisi

Ed. 1 Cet. 7

ISBN/ISSN

979-421-794-8

Deskripsi Fisik

xiv, 464 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.1 Kas m 2007

Himpunan Peraturan Pasar Modal: UU No. 8 Th. 1995 tentang Pasar Modal

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

979-8767-20-9

Deskripsi Fisik

xv, 907 hlm.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

332.6 Him h 2003

Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2004 (UU No. 2 Th…

Fenomena terjadinya perselisihan antara pihak perusahaan dan buruh seringkali diwamai aksi demo buruh dan mogok kerja yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 yang digunakan sebagai dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial dirasa lidak dapat lagi mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang terjadi. Hak-hak buruh secara perseorangan belum …