Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia Negara

Kebebasan informasi merupakan bentuk dan sarana menjinakkan potensi kekuasaan negara yang cenderung dapat mengklaim dan bertindak seakan Tuhan dalam menentukan arah negara kemana hendak dibawa. Negara harus senantiasa berkonsultasi dengan pemberi mandat, yakni rakyat. Informasi merupakan pintu gerbang menuju proses konsultasi yang sehat antara negara dan rakyatnya. Kebebasan informasi harus …

Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi

Berbicara tentang sistem hukum pidana, setelah menentukan seorang tersangka memenuhi semua unsur pasal yang disangkakan dan faktor criminal liability, yang terpenting adalah penentuan besar sanksi pidana maupun yang lain. Sayangnya, sampai saat ini belum ada satu teori pun yang melandasi putusan hakim secara rasional dan adil yang bisa menjelaskan beban sanksi pidana yang dijatuhkan. Buku ini …

Pengantar : Ilmu Hukum Tata Negara

Edisi

Ed. 1; Cet. 3

ISBN/ISSN

9789797692100

Deskripsi Fisik

viii, 463 hlm. ;23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Jim p 2010 c-3

Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 : kajian perbandingan tentang das…

Dalam buku ini memuat berbagai perkembangan baru yang berkaitan dengan seluk beluk konstitusi mulai dari torehan sejarah yang di gagas oleh Muhammad saw. sehingga munculnya konsep-konsep negara hukum modern. Selain itu, pembaca juga akan menemukan realisasi penegakan dan persamaan hak di muka hukum dalam bingkai Piagam Madinah, serta hubungannya dengan dasar hidup bersama dalam konteks kehid…

Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunann Kontrak

Hukum kontrak mengandung pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Buku ini membahas mengenai konsep teoretis hukum perjanjian dan bagaimana teknik penyusunan sebuah kontrak, syarat-syarat sah dan momentum terjadinya kontrak, kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata, ketentuan-ketent…

Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia

Emberioral hukum acara tata usaha negara yang tercermin dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 1948, kemudian dipertegas lagi melalui undang-undang No 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan selanjutnya di ganti dengan undang-undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA : dalam tindak pidana korupsi, suatu pendekatan huku…

Buku ini berisi tentang kajian terminologi keuangan negara, penggunaan analogi kerugian negara sebagai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, konsep dan implementasi unsur-unsur tindak pidana korupsi, konsep perhitungan dan penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, dan kajian implementasi perhitungan dan penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana…

Peranan Ornop dalam memberantas korupsi

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1500-49-1

Deskripsi Fisik

viii, 168 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.022 WIl p 2016

Hukum Diplomatik : Dalam Rangka Studi Analisis

esatnya perkembangan teknologi komunikasi, informasi, dan edukasi dewasa ini telah memicu semakin intensifnya interkasi antarnegara dan bangsa di dunia. Meningkatnya interaksi tersebut memengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya Indonesia dengan pihak luar, dan menuntut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut. Hal demikian telah diatur …

Reforamasi : Menuju Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Perpajakan

Dalam buku ini diuraikan berbagai catatan mengenai reformasi pajak dengan historisnya yang bertujuan untuk memberikan gambar mengenai perjalanan system reformasi pajak Indonesia, yang hingga saat ini akan terus berposes. Juga membahas mengenai beberapa isu terkait pajak yan merupakan peristiwa sehari-hari, yang dialami oleh masyarakat umum namun belum mendapat perhatian cukup dari otoritas paja…