Kejahatan terhadap Keamanan & Keselamatan Negara

Bentuk kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara dewasa inisemakin bervariasi. karena itu diperlukan pemahaman hukum yang jernih untuk jenis kejahatan ini.buku ini disusun untuk menjelaskan setiap rumusan kejahatan terhadap keamanan negara yang berlaku di indonesia,denga mengacu kepada ketentuan hukum pidana yang dimuat dalam buku II KUHP mengenai perangkat huku yang berfungsi sebagai …

Etika Administrasi Negara

Masalah etika dan moral dalam proses administrasi negara memiliki posisi yang sangat penting dalam proses administrai negara. Dalam sejarah telah abnyak negara yang gagal dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat karena banyaknya penyelewengan atau banyak negara yang hancur karena korup. Kebijakan publik yang diselenggarakan oleh para aparat tidak hanya masalah-masalah legal, tetapi juga masalah…

Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan (UU RI No. 15 Tahun 2006)

Undang-Undang ini di terbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1973 tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini.Dalam Undang-Undang ini,diatur hal-hal baru dalam proses dinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK,pembaruan Struktur organisasi BPK,perluasan kewenangan BPK,penegasan kemandirian BPK,dan adanya Dewan Ke…

Undang-Undang Kementerian Negara (UU RI No. 39 Tahun 2008)

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-263-3

Deskripsi Fisik

x, 125 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.04 Und u 2009

Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dae…

Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur tentang pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah terutama tuntutan penyenggaraan otonomi daerah

Undang-Undang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberi landasan hukum di bidang administrasi negara, meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBD dan APBN.

Undang-undang Badan Pemeriksa Keungan (UU RI No. 15 Tahun 2006)

Undang-Undang ini di terbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1973 tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini.Dalam Undang-Undang ini,diatur hal-hal baru dalam proses dinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK,pembaruan Struktur organisasi BPK,perluasan kewenangan BPK,penegasan kemandirian BPK,dan adanya Dewan Ke…

Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara

Aparatur seyogianya berperan sebagai pelayan masyarakat. Mereka harus orang-orang yang memihak pada kepentingan rakyat. Tetapi sering kali mereka menyalahgunakan kekuasaannya untuk merugikan rakyat bahkan bangsanya sendiri demi kepentingan pribadi. Salah satu contohnya adalah praktik korupsi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aparatur negara harus dilakukan oleh segala lapisan masyarakat bai…

Hukum Pemerintahan Daerah

Edisi

Ed. 1 Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-425-056-0

Deskripsi Fisik

xii, 186 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Huk h 2017

Intisaro Hukum Tatanegara Perbandingan : Konstitusi Sembilan Negara

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 339 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Abu i 1987