Hukum Sumber Daya Alam Indonesia Dari Era Kolonial Sampai Otonomi Daerah

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

978-602-6344-30-4

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

346.044 Mar h 2018 C-2

Hukum Lingkungan : Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia

Edisi

Cet.,1

ISBN/ISSN

978-602-1500-25-5

Deskripsi Fisik

viii + 356 hlm.; 15,5 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

344.046 Muh h 2015

Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

62 hlm. ; 18 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

640 Mun p 1999

Penguasaan Sumber Daya Alam : dalam cengkeraman oligarki dan rezim neoliberal

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

1978-4287

Deskripsi Fisik

162 hlm. ;ilus. ;23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

333.1 Bam p 2017

Pengelolaan Sumber Daya Pertambangan & Energi Kasus Panas Bumi dan Batu Bara

Selama ini, pengelolaan sumber daya alam dinilai masih bersifat parsial dan cenderung ego sektoral, baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antar kementerian dan lembaga terkait. Buku ini berupaya menyuguhkan informasi sekaligus sebagai bahan evaluasi mengenai peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan SDA, terutamna berkisar pengelolaan sektor industri pertambangan dan energi,…

Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional

permasalahan korupsi dalam era milenium ketiga ini juga semakin marak karena tidak hanya terjadi di Indonesia, namun telah menjadi masalah dunia sehingga konvensi bilateral maupun multilateral menyangkut pembahasan korupsi dirasakan semakin perlu. Dengan memperhatikan materi yang terdapat dalam konvensi, sebenarnya banyak manfaat yang dapat diperoleh apabila Indonesia melakukan kerja sama inter…

Kejahatan di Bidang Perpajakan

Buku ini merupakan buku pertama yang mengkaji secara mendalam kejahatan di bidang perpajakan. Kejahatan ini merupakan langkah awal keberadaan delik pajak tidak boleh disamakan dengan delik korupsi, keduanya memiliki substansi kejahatan yang berbeda dengan akibat hukum yang ditimbulkan berbeda pula. Penyidikan terhadap kejahatan di bidang perpajakan harus dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai …