Regional Dynamics In a Decentralized Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-981-4459-85-3

Deskripsi Fisik

xxviii, 517 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Hil r 2014

praktik bimbingan kemasyarkatan : teori dan praktik pengintergrasian kembali…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-6293-93-0

Deskripsi Fisik

x, 140 hlm,: 14x12 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

365.661 Enn p 2020

Dialektika: Ilmu Pemerintahan (Kompilasi Hasil Seminar, Makalah dan Jurnal Il…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-450-702-5

Deskripsi Fisik

xii, 440 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 Dia d 2015

Pembatasan Kekuasaan Presiden: Pergeseran Kekuasaan Presiden Pasca Amandemen …

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1642-14-6

Deskripsi Fisik

x, 281 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.23 Mar p 2014

Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Perspektif Kajian Filosofis HaK…

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan intelektual merupakan suatu keharusan saat ini. Hak kekayaan intelektual selama ini baru dipahami sebagai hak yang bersifat privat personal. Dalam perkembangannya, HaKI telah berkembang menjadi hak yang bersifat kolektif-komunal jika dilihat dari indikasigeografis yang merupakan bagian dari HaKI. Kajian-kajian terus dilakukan mengenai indikasi geografis ini. S…

Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1186-02-2

Deskripsi Fisik

xviii, 594 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.53 Pur a 2014

Aspek Hukum Kepabeanan

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-463-7

Deskripsi Fisik

x, 470 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.724 6 Adr a 2012

Pengantar Administrasi Pembangunan

Buku Pengantar Administrasi Pembangunan ini berguna untuk menjelaskan pengertian 'Administrasi Negara' yang lebih diarahkan pada tugas-tugasnya yang baru di bidang pembangunan.

Rezim Perijinan Penanaman Modal di Era Otonomi Daerah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1500-51-4

Deskripsi Fisik

xii, 224 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351 Ind r 2016

Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah

Dalam konteks Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Pemerintahan Daerah merupakan bagiarn dari HTN yang mengatur kekuasaan atau wewenang organ-organ daerah, hubungan organ daerah satu sama lain dan mengatur juga hubungan antara organ pemerintah daerah rakyat. Tujuan utama Hukum Pemerintahan Daerah adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ada di daerah. Indonesia merupakan negara berbentuk…