Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan (UU RI No. 15 Tahun 2006)

Undang-Undang ini di terbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1973 tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini.Dalam Undang-Undang ini,diatur hal-hal baru dalam proses dinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK,pembaruan Struktur organisasi BPK,perluasan kewenangan BPK,penegasan kemandirian BPK,dan adanya Dewan Ke…

Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2024 (UU RI No. 32 Tahun 2004): Peraturan t…

Pemberlakuan Undang-undang No.32 tahun 2004 memberikan otonomi luas yang lebih diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buk…

Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Konsep Azas dan Aktualisasinya

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

978-602-1500-07-1

Deskripsi Fisik

xii,330 hlm. : 15,5 x 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.026 Sir h 2013

Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Otonomi daerah secara esensial memberikan keleluasaan daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih baik, transparan, akuntabel serta pelayanan yang berkeadilan. Seiring berjalannya era reformasi, taring desentralisasi masih saja tumpul di hadapan perubahan yang selalu dinamis. Tidak salah ketika banyak kalangan yang klaim bahw…

Inovasi Pemerintahan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal

Buku ini diramu dengan memadukan antara teori-teori dan praktik seputar tata kelola pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Praktik inovasi governance yang dipilih adalah hasil kajian kolaboratif teraktual, berkaitan dengan pemerintahan, dari berbagai aktor seperti lembaga donor, pemerintah, dan masyarakat sipil sebagai bentuk best practices dari setiap pemerintahan, baik di pusat …

Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia

Edisi

Ed. 1, Cet.2

ISBN/ISSN

978-979-414-069-7

Deskripsi Fisik

xvi, 333 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352. 145 98 Ast 2013 c-1

Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia

Buku Lembaga Kepresidenan Indonesia ini dihadapan pembaca adalahrnsemata-mata untuk memperkaya kajian tentang dinamika hukum tata negararndi Indonesia. Persoalan ketatanegaraan di bumi pertiwi ini tidak akarnpernah kering dan mati selama manusia itu sendiri terus merekayasarnkehidupan sosialnya.rnrnSubstansi yang dikaji antara lain:rnrnTeoretik tentang Lembaga Kepresidenan; Kedudukan Lembaga Ke…

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1993

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

183 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

351.003 5 Ket k 1996

Nasib Demokrasi Lokal di Negeri Barbar: Kajian Reflektif Teoritis Pilkada Lan…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-18585-3-0

Deskripsi Fisik

xvi, 288 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Sar n 2012

Undang-Undang Kementerian Negara (UU RI No. 39 Tahun 2008)

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-263-3

Deskripsi Fisik

x, 125 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.04 Und u 2009