Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari Orla, Orba sampai Reformasi)

Buku Sistem Ketatanegaraan Indonesia ini dibagi dalam lima buah bab yang masing-masing bagian bab dibagi dalam sembilan bagian substansi permasalahan, yakni: Bab I terdiri dari bagian pendahuluan, sebagai wacana pemahaman artikulasi negara sebagai objek tabula rasa dan aparatur pemerintahan sebagai subjek organisme dan mekanisme penggerak, selanjutnya latar belakang, yang membahas tentang kasus…

Capita Selecta Hukum Tata Negara

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

979-518-549-87

Deskripsi Fisik

v, 281p.;21cm. ;21cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342

Selayang Pandang Tentang Sumber- Sumber Hukum Tata negara Di INdonesia

Edisi

Ed.2, Cet.1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 209 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Joe s 1974

Teori negara : Negara, kekuasaan dan ideologi

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

x, 134 hlm, : 21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

320 Bud t 1996

Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xix, 193 hlm, ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.015 98 Log t 1975

Hukum Kejaksaan : Eksistensi Kejaksaan Pengacara Negara Dalam Perkara Perdata…

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

978-602-71450-1-6

Deskripsi Fisik

xii + 247 hlm.; 16 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.01 Muh h 2014

Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi

Edisi

Edisi 1 cet 2

ISBN/ISSN

978-979-769-309-1

Deskripsi Fisik

xxvi, 268 hlm.; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Moh p 2010

hukum orang asing di indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-468-2

Deskripsi Fisik

xii, 219 hlm ; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.083 Gat h 2012

Ilmu Negara

Edisi

Ed. 3. Cet. 7

ISBN/ISSN

979-499-229-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

320.1 Soe i 2005 C. 1/1

Hukum Administrasi Negara

Buku ini menyajikan seluk beluk hukum administrasi seperti hukum kepegawaian, hukum lingkungan, hukum pajak, hukum keuangan, serta berbagai konsep hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi negara.