Parliamentary Threshold dan HAM dalam Hukum Tata Negara Indonesia

pemberlakuan parliamentary treshold dalam kontek penegakan HAM dari perspektif hukum tatanegara indonesia memang mengalami perdebatan yang cukup alot. pro kontrol tentang parliamenter threshold termasuk menyepakati bagaimana memberlakukan kursi yang di peroleh parpol yang tidak lolos PT seringkali sebateble bahkan sempat di lakukan uji materi karena di anggap pasal 208 uu no 8 tahun 2012 tentan…

Sistem administrasi negara Republik Indonesia (SANRI)

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

978-979-526-867-3

Deskripsi Fisik

viii, 172 hlm. ;23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.350 Inu s 2008

Hukum Pengadaan Tanah: Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra da…

Buku ini memuat tentang konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan Pengertian Hak Menguasai Negara Atas Tanah, Hak Menguasai Negara Atas Tanah dalam Konstitusi, Hak Menguasai Negara Atas Tanah dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria, Tujuan Negara Menguasai Tanah, Pengadaan Hak Atas Tanah, Konsep Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum, Pengertian Pengadaan Hak Atas Tanah, Dasar H…

Hak Menguji (Toetsingsrecht) Yang Dimiliki Hakim Dalam Sistem Hukum Indonesia…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-3654-50-3

Deskripsi Fisik

XXVIII, 244 hlm. ; 21 cm ;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.1 Fat h 2005

Mengenal Asean dan Negara-Negara Anggotanya

ASEAN - Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara yang sekarang (1984) telah memasuki usia ke 17 terasa semakin mantap dan berkembang dalam rangka usaha memperkokoh persatuan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Masuknya Brunei Darussalam sebagai Anggota ASEAN semakin dirasakan bahwa kehadirannya memberi manfaat bagi rakyat-rakyat di kawasan ini, maupun dalam ikut membantu menciptakan perdamaian dunia. …

Azas-Azas Hukum Tatanegara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

Seri Kuliah

No. Panggil

-

Intisari Hukum Tatanegara Perbandingan : Konstitusi Sembilan Negara

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vii, 191 hal., ;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.7 Bus i 1989

Pengadilan Negeri, Pemgadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-518-553-5

Deskripsi Fisik

x, 553 hlm. :ilus. ;21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

347.03 Sud p 1992

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Us…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-124895-8

Deskripsi Fisik

vii, 155 hlm, ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Und u 2014

Hukum Tata Negara Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

979-518-552-7

Deskripsi Fisik

viii, 173 hlm. ;21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342.7 Raj h 1994