Pengantar Ilmu Hukum administrasi negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

153p. ;21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

350 Pri p 1983

Hukum Administrasi Negara

Buku ini menyajikan seluk beluk hukum administrasi seperti hukum kepegawaian, hukum lingkungan, hukum pajak, hukum keuangan, serta berbagai konsep hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi negara.

Sistem administrasi negara Republik Indonesia (SANRI)

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

978-979-526-867-3

Deskripsi Fisik

viii, 172 hlm. ;23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.350 Inu s 2008

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara

Edisi

Ed. 2 .Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-227-5

Deskripsi Fisik

xiv, 396 hlm.;23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Wiy h 2008 C.1/2

Hukum Kepegawaian di Indonesia

Edisi

Ed. 1 Cet. 3

ISBN/ISSN

978-979-007-241-1

Deskripsi Fisik

x, 198 hlm, ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.068 598 Sri h 2014

Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia

Edisi

Ed. 1 .Cet.2

ISBN/ISSN

978-602-8730-61-7

Deskripsi Fisik

xxvi, 686 hlm.; 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Tit h 2014

Hukum Kepegawaian di Indonesia : Berdasarkan Surat Dirjen Dikti nomor: 785/D3…

Edisi

Cet. 3

ISBN/ISSN

978-979-007-241-4

Deskripsi Fisik

x, 198 hlm.;23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.068 598 Sri h 2014

Hukum Administrasi Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan tarik ulur antara kekuasaan, hukum, dan demokrasi yang bersumber pada keserakahan terhadap kekuasaan, padahal keserakahan akan kekuasaan tersebut tidak saja melanggar prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak-hak asasi manusia, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang l…

Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia

Emberioral hukum acara tata usaha negara yang tercermin dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 1948, kemudian dipertegas lagi melalui undang-undang No 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan selanjutnya di ganti dengan undang-undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.