Hukum Tata Negara

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-5970-09-7

Deskripsi Fisik

xiv, 220 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.2 Huk h 2022

Negara Hukum dalam Ujian

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-25-8429-5

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Ahm n 2007

BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-6344-17-5

Deskripsi Fisik

xiv, 296 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

338.62 Rah b 2017

Ilmu Negara

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-769-297-1

Deskripsi Fisik

xii, 284 hlm., 21 cm .

Judul Seri

-

No. Panggil

320.1 Nim i 2010

Undang Undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

978-979-007-45-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.041 Und u 2014

Pengantar Ilmu Hukum administrasi negara

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

153p. ;21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

350 Pri p 1983

Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi

Buku ini menguraikan perkembangan dan konsolidasi lembaga negara di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 di era reformasi, serta memberikan pemahaman baru mengenai pengertian dan pengaturan lembaga negara ini. Pemahaman baru ini begitu penting karena masing-masing lembaga menjalankan fungsi, tugas dan kedudukannya, sehingga memerlukan pemahaman yang tepat agar dapat berjalan sebagai suatu sistem …

Kejahatan terhadap Keamanan & Keselamatan Negara

Bentuk kejahatan terhadap keamanan dan keselamatan negara dewasa inisemakin bervariasi. karena itu diperlukan pemahaman hukum yang jernih untuk jenis kejahatan ini.buku ini disusun untuk menjelaskan setiap rumusan kejahatan terhadap keamanan negara yang berlaku di indonesia,denga mengacu kepada ketentuan hukum pidana yang dimuat dalam buku II KUHP mengenai perangkat huku yang berfungsi sebagai …

Etika Administrasi Negara

Masalah etika dan moral dalam proses administrasi negara memiliki posisi yang sangat penting dalam proses administrai negara. Dalam sejarah telah abnyak negara yang gagal dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat karena banyaknya penyelewengan atau banyak negara yang hancur karena korup. Kebijakan publik yang diselenggarakan oleh para aparat tidak hanya masalah-masalah legal, tetapi juga masalah…

Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan (UU RI No. 15 Tahun 2006)

Undang-Undang ini di terbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1973 tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini.Dalam Undang-Undang ini,diatur hal-hal baru dalam proses dinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK,pembaruan Struktur organisasi BPK,perluasan kewenangan BPK,penegasan kemandirian BPK,dan adanya Dewan Ke…