Pelaksanaan Otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung

Edisi

Ed.1, Cet.2

ISBN/ISSN

979-3654-19-8

Deskripsi Fisik

xi, 383hlm.; 21 cm ;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Roz p 2007 C.1/2

Pandangan negara integralistik : Sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-444-307-7

Deskripsi Fisik

xvi, 284 hlm. ;21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

969.8 Sim p 1994

Regional Dynamics In a Decentralized Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-981-4459-85-3

Deskripsi Fisik

xxviii, 517 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Hil r 2014

Dialektika: Ilmu Pemerintahan (Kompilasi Hasil Seminar, Makalah dan Jurnal Il…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-450-702-5

Deskripsi Fisik

xii, 440 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 Dia d 2015

Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan K…

Dengan adanya upaya mewujudkan otonomi daerah, persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas, kompleks, dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah "hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah". Secara historis, hubungan kedua lembaga pemerintahan daeerah tersebut mengalami pasang surut, dalam periode tertentu DPD lebih dominan, dalam periode …

Sistem Pemerintahan di Indonesia

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xviii, 358 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 Mus s 1985

Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia

Hubungan partai politik dan proses penyelenggaraan administrasi publik dalam sistem birokrasi pemerintah tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, namun keduanya dapat dibedakan peran dan sistemnya. Eksistensi partai politik sebagai salah satu ciri pemerintahan demokratis, diperlukan sarana politik demokrasi lainnya, yakni diselenggarakannya pemilihan umum yang adil. Semenjak dikembangkannya…

Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2024 (UU RI No. 32 Tahun 2004): Peraturan t…

Pemberlakuan Undang-undang No.32 tahun 2004 memberikan otonomi luas yang lebih diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buk…

Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia: Konsep Azas dan Aktualisasinya

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

978-602-1500-07-1

Deskripsi Fisik

xii,330 hlm. : 15,5 x 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.026 Sir h 2013

Inovasi Pemerintahan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal

Buku ini diramu dengan memadukan antara teori-teori dan praktik seputar tata kelola pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Praktik inovasi governance yang dipilih adalah hasil kajian kolaboratif teraktual, berkaitan dengan pemerintahan, dari berbagai aktor seperti lembaga donor, pemerintah, dan masyarakat sipil sebagai bentuk best practices dari setiap pemerintahan, baik di pusat …