Dengan adanya upaya mewujudkan otonomi daerah, persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas, kompleks, dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah "hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah". Secara historis, hubungan kedua lembaga pemerintahan daeerah tersebut mengalami pasang surut, dalam periode tertentu DPD lebih dominan, dalam periode …
Pemberlakuan Undang-undang No.32 tahun 2004 memberikan otonomi luas yang lebih diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buk…
Buku ini diramu dengan memadukan antara teori-teori dan praktik seputar tata kelola pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Praktik inovasi governance yang dipilih adalah hasil kajian kolaboratif teraktual, berkaitan dengan pemerintahan, dari berbagai aktor seperti lembaga donor, pemerintah, dan masyarakat sipil sebagai bentuk best practices dari setiap pemerintahan, baik di pusat …
Pokok bahasan mengenai otonomi daerah sudah mencuat sejak puluhan tahun yang silam, tetapi hingga saat ini tetap relefan untuk dikaji. Mengapa? Otonomi daerah sesungguhnya merupakan perwujudan paling riel dari semangat demokrasi, terutama di negara yang sangat heterogen seperti Indonesia. Demokrasi yang sesungguhnya akan terjadi manakala setiap entitas kelompok budaya, adat istiadat, kondisi ge…