Undang Undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

978-979-007-45-1

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

342.041 Und u 2014

Delik-delik Pers di Indonesia

Edisi

Ed.1, Cet.1

ISBN/ISSN

979-455-008-6

Deskripsi Fisik

ix + 337hlm: 14,5x20,5cm

Judul Seri

-

No. Panggil

364 Ham d 1987 C1/1

Himpunan Undang-Undang Kepegawaian 2002-2004: Reformasi Administrasi Publik

Edisi

Ed. Baru Cet. 3

ISBN/ISSN

979-421-912-6

Deskripsi Fisik

xii, 336 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.005 1 Nur h 2007

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pilkada: P…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

iv, 343 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.7 Per p 2005

Himpunan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan bidang Jaminan Sosial

Buku "Jaminan Sosial bermaksud untuk mem- berikan informasi sampai seberapa jauh Pemerintah Indonesia telah ikut meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan masya- rakat khususnya bagi Tenaga Kérja. Semoga buku ini bermanfaat bagi Dunia Perguruan Tinggi, Para Pengusaha, Para Karyawan/Pekerja, Para Praktisi serta masyarakat yang ingin mengetahui masalah jaminan sosial yang kini berlak…

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8061-03-2

Deskripsi Fisik

viii, 217 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Ind p 2008

Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan (UU RI No. 15 Tahun 2006)

Undang-Undang ini di terbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1973 tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini.Dalam Undang-Undang ini,diatur hal-hal baru dalam proses dinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK,pembaruan Struktur organisasi BPK,perluasan kewenangan BPK,penegasan kemandirian BPK,dan adanya Dewan Ke…

Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2024 (UU RI No. 32 Tahun 2004): Peraturan t…

Pemberlakuan Undang-undang No.32 tahun 2004 memberikan otonomi luas yang lebih diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buk…

Problematika Hukum Otonomi Daerah Di Indonesia

Edisi

Ed. 1, Cet.2

ISBN/ISSN

978-979-414-069-7

Deskripsi Fisik

xvi, 333 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352. 145 98 Ast 2013 c-1

Himpunan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Dunia pendidikan, sebagai komponen integral dari kehidupan manusia, tidak diragukan lagi, memberikan konstribusi yang besar dalam pembangunan suatu negara secara keseluruhan. Pemabangunan pendidikan yang dilaksanakan dengaan baik dan konsisten,tentunya akan mendukung pembangunan disektor-sektor lainnya, karena output dari pembangunan dibidang pendidikan yang berhasil adalah pelaku-pelaku pemban…