Penyelesaian Sengketa Pajak

Buku ini didasarkan pada tiga permasalahan yang diangkat, yaitu karakteristik penyelesaian sengketa pajak melalui mediasi, prinsip hukum yang dapat digunakan dalam konstruksi pengaturan mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa pajak di Indonesia, dan konstruksi pengaturan norma mediasi di dalam UU KUP sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa pajak di Indonesia.

Kaligis Diadili dalam Perkara No. 89/PID.SUS/TPK/2015

Edisi

Ed. 1 Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-414-275-2

Deskripsi Fisik

xiv, 417 hlm.; 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.05 Kal k 2016

Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UU PTUN 2004

Buku ini ditulis tidak hanya berdasarkan racikan-racikan materi ilmiah akademis semata, tetapi juga disusun berdasarkan pengalaman penulis sendiri slama bertahun-tahun ikut menangani kasus atau sengketa tata usaha negara serta materi penyajian yang berhubungan dengan hukum acara peradilan tata usaha negara. Pembahasan dilakukan secara deskriptif analitis, dengan harapan menemukan sesuatu penget…

Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen : terhadap produk pangan kedaluwarsa

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-1360-00-5

Deskripsi Fisik

x + 380 hlm.; 14,5 x 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

343.07 Joh n 2007 C. 1/1

Hukum Money Laundering : Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan

indak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan yang dilakukan terhadap harta yang diperoleh secara tidak sah agar tidak diketahui jejaknya. Dalam situasi jaman ketika femonena korupsi marak dilakukan, kasus pencucian uang semakin banyak ditemukan. Di Indonesia, pengaturan tindak pidana pencucian uang tergolong belum lama dilakukan, yakni melalui UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tah…

Kebebasan Informasi Publik versus Rahasia Negara

Kebebasan informasi merupakan bentuk dan sarana menjinakkan potensi kekuasaan negara yang cenderung dapat mengklaim dan bertindak seakan Tuhan dalam menentukan arah negara kemana hendak dibawa. Negara harus senantiasa berkonsultasi dengan pemberi mandat, yakni rakyat. Informasi merupakan pintu gerbang menuju proses konsultasi yang sehat antara negara dan rakyatnya. Kebebasan informasi harus …

Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi

Berbicara tentang sistem hukum pidana, setelah menentukan seorang tersangka memenuhi semua unsur pasal yang disangkakan dan faktor criminal liability, yang terpenting adalah penentuan besar sanksi pidana maupun yang lain. Sayangnya, sampai saat ini belum ada satu teori pun yang melandasi putusan hakim secara rasional dan adil yang bisa menjelaskan beban sanksi pidana yang dijatuhkan. Buku ini …

Pengantar : Ilmu Hukum Tata Negara

Edisi

Ed. 1; Cet. 3

ISBN/ISSN

9789797692100

Deskripsi Fisik

viii, 463 hlm. ;23 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

342 Jim p 2010 c-3

Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 : kajian perbandingan tentang das…

Dalam buku ini memuat berbagai perkembangan baru yang berkaitan dengan seluk beluk konstitusi mulai dari torehan sejarah yang di gagas oleh Muhammad saw. sehingga munculnya konsep-konsep negara hukum modern. Selain itu, pembaca juga akan menemukan realisasi penegakan dan persamaan hak di muka hukum dalam bingkai Piagam Madinah, serta hubungannya dengan dasar hidup bersama dalam konteks kehid…

Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunann Kontrak

Hukum kontrak mengandung pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Buku ini membahas mengenai konsep teoretis hukum perjanjian dan bagaimana teknik penyusunan sebuah kontrak, syarat-syarat sah dan momentum terjadinya kontrak, kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata, ketentuan-ketent…