Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia

Emberioral hukum acara tata usaha negara yang tercermin dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 1948, kemudian dipertegas lagi melalui undang-undang No 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan selanjutnya di ganti dengan undang-undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA : dalam tindak pidana korupsi, suatu pendekatan huku…

Buku ini berisi tentang kajian terminologi keuangan negara, penggunaan analogi kerugian negara sebagai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, konsep dan implementasi unsur-unsur tindak pidana korupsi, konsep perhitungan dan penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, dan kajian implementasi perhitungan dan penentuan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana…

Peranan Ornop dalam memberantas korupsi

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1500-49-1

Deskripsi Fisik

viii, 168 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.022 WIl p 2016

Hukum Diplomatik : Dalam Rangka Studi Analisis

esatnya perkembangan teknologi komunikasi, informasi, dan edukasi dewasa ini telah memicu semakin intensifnya interkasi antarnegara dan bangsa di dunia. Meningkatnya interaksi tersebut memengaruhi pula potensi kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya Indonesia dengan pihak luar, dan menuntut tersedianya suatu perangkat ketentuan untuk mengatur interaksi tersebut. Hal demikian telah diatur …

Reforamasi : Menuju Terwujudnya Keadilan dan Kesetaraan Perpajakan

Dalam buku ini diuraikan berbagai catatan mengenai reformasi pajak dengan historisnya yang bertujuan untuk memberikan gambar mengenai perjalanan system reformasi pajak Indonesia, yang hingga saat ini akan terus berposes. Juga membahas mengenai beberapa isu terkait pajak yan merupakan peristiwa sehari-hari, yang dialami oleh masyarakat umum namun belum mendapat perhatian cukup dari otoritas paja…

Pemecahan Masalah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

v, 62 hlm.;20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345 Anw p 1988

Hukum Perlindungan Rekayasa Genetika : Relasi Moral, Hak Kekayaan Intelektual…

Buku ini sangat berguna dalam praktik hukum hak kekayaan intelektual, spesifikasi hukum perlindungan varietas tanaman dan hukum paten, khususnya bagi para penelitian/pengembangan (para ilmuawan yang berfokus pada rekayasa genetika ), karena buku ini memberikan pemahaman tentang kaidah-kaidah hukum perlindungan varietes tanaman dan hukum paten, yang merupakan patokan tentang proses dan produk re…

Deponeering Teori dan Praktik

Deponeering oleh : jaksa agung Basrief Arief dalam tap rn001/A/JA/2011 atas nama Chandra Marta Hamzah S tAPrn002/a/ja/2011 atas nama Bibit Samad Rianto sama sekali tidak menghapus status Bibit dan Chandra sebagai tersangka hal ini berarti bahwa dugaan dengan tindak pidana dilakukan bibit dan chandra rnChandra masih melekat dalam diri mereka. Bahkan putusan deponering tersebut memberikan justifi…

narkotika anak : pidana dan pemidanaan

Edisi

Ed.1, Cet.2

ISBN/ISSN

978-623-231498-6

Deskripsi Fisik

xii, 194 hl., 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

345.810 Sin n 2020

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibilty)

Korporasi sebagai subjek hukum pidana masih merupakan hal baru dan karenanya walaupun telah tercantum dalam perundang-undangan, penegakannya masih berjalan lamban. Buku ini menyoroti pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana dengan menghadirkan pemaparan komprehensif tentang topik tersebut dalam perundang-undangan hukum pidana sekaligus perkembangan teori-teori yang…